Home Hukum KETIKA MENJUAL WARISAN PEMBANGUNAN MASA LALU MEMBUKA KEBENARAN

KETIKA MENJUAL WARISAN PEMBANGUNAN MASA LALU MEMBUKA KEBENARAN

938
0
Ferdinand Hutahean

KETIKA MENJUAL WARISAN PEMBANGUNAN MASA LALU MEMBUKA KEBENARAN

Oleh : Ferdinand Hutahaean
Rumah Amanah Rakyat

Seminggu terakhir pemberitaan di media sedikit diramaikan oleh rencana pemerintahan Jokowi menjual aset BUMN dan bahkan menjual BUMN atau anak usahanya. Rencana yang tidak hanya menjual aset mamun juga menjual kepemilikan pada perusahaan. Sebuah pemikiran jalan pintas yang tentu tidak butuh berpikir. Pekerjaan yang bahkan bisa dilakukan oleh seorang tak sekolah. Jual, kata mudah dan mudah juga melakukannya.

Gencarnya pemerintah yang ingin menjual aset negara menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah sudah terjerembab, terpuruk pada jalan buntu. Daya pikir tak lagi mampu mencari dan menemukan jalan alternatif mencapai tujuan. Kebuntuan berpikir itu jugalah yang mendasari munculnya gagasan untuk menjual aset negara yang tentu adalah juga aset rakyat.

Mengapa menjual BUMN dan asetnya menjadi jalan mudah yang ditempuh oleh pemerintah? Apakah memang pemerintah sudah tidak mampu mencari jalan solusi lain? Ataukah memang kondisi keuangan negara sudah benar-benar terpuruk? Pemerintah perlu jujur kepada publik agar Rakyat tahu masalah bangsa yang sesungguhnya, karena Rakyat adalah bagian dan pemilik sah negara.

Dalam kondisi ini, setidaknya ada 5 (Lima) hal yang menjadi fokus utama menyikapi gencarnya upaya pemerintahan Jokowi menjual BUMN.

Pertama, Negara sedang mengalami krisis keuangan yang serius dan bisa mengarah kepada kebangkrutan perekonomian karena aset negara akan dijual.

Kedua, Produk BUMN dan aset BUMN adalah milik negara, aset negara, aset rakyat. Menjual aset negara artinya akan membuat berkurang aset negara dan memiskinkan negara

Ketiga, Apakah tidak punya perasaan dan tidak punya etika ketika pemerintah sebelumnya yg dianggap tdk melakukan apa-apa, namun dengan mudahnya menjual semua infrastruktur yang ternyata dibangun oleh pemerintah sebelumnya.

Keempat, Jgn sampai ada transaksi siluman dalam penjualan BUMN, dijual murah,kongkalikong atau kolusi, suap dan tebang pilih siapa yang akan beli aset tersebut. BPK dan KPK harus turun tangan dalam mengawasi proses penjualan BUMN tersebut

Kelima, Pemimpin negara agar menjelaskan kepada rakyat yang memberi tugas kepada pemerintah. Aset negara adalah aset Rakyat, maka pemerintah harus menjelaskan kepada Rakyat secara terbuka tentang aset mana saja yang dijual dan berapa nilainya serta peruntukan dana tersebut untuk apa.

Begitulah setidaknya fokus yang menjadi pokok perhatian atas upaya pemerintah yang ingin menjual aset bangsa.

Selain itu, masih ada 1 (Satu) hal yang sesungguhnya tidak kalah penting dan bahkan sangat penting di sadari publik. Ternyata kegagalan pemerintahan Jokowi mencari dan menemukan sumber pendapatan negara berujung pada terkuaknya kebenaran. Rencana menjual aset BUMN seperti Jalan Tol dan Pembangkit Listrik PLN ternyata adalah infrastruktur yang dibangun era pemerintahan sebelumnya, era pemerintahan Sorharto dan era pemerintahan Susilo Bamang Yudhoyono. Sementara selama ini, sering sekali rejim berkuasa dan para pendukungnya menihilkan kinerja masa lalu, seolah masa lalu tidak melakukan apa-apa terhadap bangsa ini.

Akhirnya ungkapan penguasa dan pendukungnya yang selalu menyatakan pemerintahan yang lalu ngapain saja terjawab sudah.

Pemerintahan yang lalu membangun dan menambah infrastruktur aset negara, sedangkan pemerintahan yang sekarang menjualnya tanpa malu.

Jakarta, 07 Oktober 2017

Previous articleSenjata dalam Prahara 1965
Next articleDeputy BUMN Agro dan Komut Holding Perkebunan Bisa Dijerat Pasal Korupsi
Alamat Redaksi/Iklan/Promosi: PRIBUMI.ID tergabung dalam MEPRINDO MEDIA GROUP (MMG) The Manhattan Square Building Mid Tower, 12th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1 – S Jakarta, 12560 – INDONESIA p : +62 21 8064 1069 f : +62 21 8064 1001 redaksi@pribumi.id, redaksipribumi@gmail.com dikelola di bawah naungan PT Meprindo (Media Pribumi Indonesia), dengan Akta Notaris Nomor 14 / 30 Oktober 2015. Notaris Raden Reina Raf’aldini, SH, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU-2463874.AH.01.01.TAHUN 2015. Sebagai media kami membuka ruang jurnalisme yang sebenarnya. CEO/Penanggung Jawab & Pemimpin Redaksi: Aendra Medita K Redaktur Senior: Susi Andrini, A. Hendrawan, Hermana HMT Redaktur Pelaksana: Rachmat Edy Rhenoz Dharma Sidang Redaksi: Hermana Lina Alfajri Suka Ajie Hendrawan Sekretaris Redaksi: Lin Business Marketing Director: Ussie Samsi Teknologi Informasi: Andre Tyo Penasehat Hukum Gan Gan R.A. , SH www.jakartasatu.com Seluruh wartawan Pribumi.ID mengunakan ID CARD dan kami melarang/ menolak keras sogokan dalam bentuk apapun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here