Home Hukum Paradoks Ginanjar

Paradoks Ginanjar

186
0
SHARE
Ginanjar Kartasasmita tengah dan Boss Meikarta James T Riady James T Riady, dan Theo L Sambuaga saat di Meikarta/ist

PRIBUMI.ID – Media Online Nusantaranews.co 27 November 2017 menurunkan tulisan Opini dari mantan, Mantan Menko Ekonomi zaman Orde Baru Marsekal (Purn) Ginandjar Kartasasmita Ia juga penulis Buku Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan Tulisannya kami sajikan secara utuh tanpa disunting dibawah ini. 

Proyek-Proyek Tiongkok di Indonesia Semakin Menggelisahkan

Dalam perjalanan di pesawat Garuda, saya (Ginandjar Kartasasmita) melihat-lihat majalah The Economist terbitan 23 April 2016. Ada sebuah artikel yang menarik saya mengenai hubungan Myanmar-Tiongkok. Dalam artikel itu dibahas betapa hubungan Myanmar dengan Tiongkok, dua negara yang berbatasan dan terkait dalam tali-temali sejarah yang panjang, belakangan ini memasuki fase baru. Hal itu terkait proses demokratisasi di Myanmar dengan kemenangan NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi di pemilu lalu.

Tapi, yang utamanya menarik bagi saya, hubungan ekonomi kedua negara yang erat dalam masa pemerintahan para jenderal di Myanmar itu ditandai makin kuatnya peran Tiongkok dalam ekonomi Myanmar. Curahan investasi proyek-proyek infrastruktur skala besar telah menimbulkan “kemarahan” yang dalam di kalangan masyarakat. Ditulis di situ, betapa investasi Tiongkok yang datang dengan puluhan ribu tenaga kerja telah membangkitkan kerisauan rakyat Myanmar, bahwa negaranya akan berubah jadi sebuah provinsi Tiongkok.

Para jenderal pun mulai menyadari dukungan ekonomi Tiongkok itu makin merupakan liability (beban). Maka, pada 2012, Presiden Myanmar Jenderal Thein Sein mendadak membatalkan proyek DAM besar Myitsone di hulu Sungai Irrawaddy. Beberapa proyek besar lainnya juga dibatalkan, antara lain tambang tembaga dan proyek kereta api yang menghubungkan Provinsi Yunan di Tiongkok ke Teluk Bengal.

Saya tidak terlalu memikirkan tulisan itu sampai beberapa hari lalu sewaktu mencuat masalah tenaga kerja Tiongkok melakukan pengeboran tanah di lokasi TNI AU di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang mendapat tanggapan keras masyarakat.

Otomatis pikiran saya menghubungkan keduanya. Rupanya ada pola yang sama dalam praktik kerja sama ekonomi Tiongkok di Myanmar dan Indonesia. Sebelumnya juga kita mendengar betapa besar kehadiran Tiongkok di sejumlah negara Afrika, dan bersama proyek-proyek infrastrukturnya datang pula puluhan ribu tenaga kerjanya, bahkan karena situasi di sana tak aman disertai dengan aparat militernya.

Saya tergugah menulis opini ini karena mengalami sendiri masalah tenaga kerja Tiongkok ini. Kurang lebih 30 tahun lalu, dalam sebuah proyek di Banten, datang ratusan pekerja Tiongkok. Sebagian besar mereka adalah pekerja konstruksi bangunan, bahkan ada juru masaknya. Kami, pemerintah waktu itu, memulangkan pekerja-pekerja itu dan meminta investor memakai tenaga-tenaga Indonesia untuk pekerjaan yang dapat kita lakukan sendiri.

Belakangan ini proyek-proyek Tiongkok makin banyak di Indonesia. Saya kira itu tak masalah. Tapi, setelah pensiun, saya juga tak tahu apakah pola yang terjadi di Myanmar, di Afrika, dan yang coba diterapkan di Indonesia 30 tahun itu masih berjalan dalam masa pasca reformasi sekarang.

Berita belakangan ini menunjukkan bahwa pola itu masih berjalan, bahkan mungkin cukup intens. Kalau saja tidak tertangkap basah oleh petugas keamanan TNI AU, mungkin tidak pernah ada orang yang tahu atau yang tahu tetapi tidak peduli.

Menggelisahkan

Dalam kasus ini sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menggelisahkan. Pertama, tenaga kerja Tiongkok melakukan pekerjaan yang sangat sederhana, pengeboran tanah untuk mengambil cuplikan. Untuk pekerjaan tersebut kita pasti mampu.

Dengan proyek kereta api cepat, ada tanda-tanda akan datangnya ribuan pekerja asing, yang akan melakukan pekerjaan yang sudah bisa kita kerjakan sendiri. Seharusnya proyek-proyek pembangunan, siapa pun investornya dan dari mana pun dananya, diwajibkan menggunakan tenaga kerja sendiri. Pihak investor cukup mendatangkan penyedia bila ahli-ahli di Indonesia tak ada atau masih kurang.

Investor-investor besar dari dunia Barat, termasuk Jepang, tidak pernah mengirim tenaga-tenaga dengan keterampilan rendahan karena biayanya memang lebih mahal. Sementara Tiongkok, karena mereka kebanyakan penduduk dan ongkos buruh rendah, proyek-proyek itu datang disertai tenaga kerja.

Sungguh ironis manakala kita masih mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri (TKI), di Indonesia lapangan kerja kita justru diisi orang lain. Dari angka resmi tenaga kerja Tiongkok pada 2015 tercatat sekitar 12.800 orang atau 23 persen dari total tenaga kerja asing. Ini jumlah tertinggi tenaga kerja asing, jauh dibandingkan Korea dan Jepang. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah angka tak resmi atau yang datang tidak secara sah diperkirakan berlipat kali. Angka di atas kelihatannya hanya puncak dari gunung es yang jauh lebih besar.

Kedua, masalah keamanan. Bagi negara mana pun kedaulatan dan keselamatan negara adalah kepentingan nomor satu. Tak masuk akal bahwa orang asing boleh melakukan kegiatan di wilayah militer; di negara mana pun tak mungkin. Di Tiongkok pun mereka tak akan membolehkan hal itu.

Tidak masuk akal mereka tidak tahu kegiatan itu berlangsung di wilayah militer karena ada pemandu orang-orang Indonesia; orang Indonesia mana yang tidak tahu Halim adalah wilayah angkatan udara.

Seseorang tidak perlu dianggap xenophobia dan penganut teori konspirasi jika punya kecurigaan adanya motif lain di belakang kejadian itu. Apalagi jika dilihat betapa agresifnya Tiongkok memasuki wilayah-wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang juga diakui oleh negara-negara ASEAN. Mereka mengirim armada dan membangun pangkalan di pulau-pulau yang masih dalam sengketa. Saya kira kita bisa membaca sikap Tiongkok yang agresif itu dengan gerakan Presiden Xi Jinping yang kembali kepada ideologi politik komunis garis keras, yang juga diberitakan dalam majalah The Economist edisi yang sama.

Dalam sejarahnya, Tiongkok memang sangat ekspansif dan agresif. Tentu saja ini sesuatu yang wajar bagi negara yang demikian besar dan dengan sejarah peradaban yang panjang. Kita juga telah mengalami serangan Tiongkok yang mencoba menempatkan wilayah kita dalam hegemoni dan menjadi vassal-nya. Saya ingat belajar sejarah, pada abad XIII, Kublai Khan mengirim 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan lautnya untuk menaklukkan Singosari. Tapi usaha itu dapat digagalkan oleh Raden Wijaya, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Majapahit. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Ketiga, siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang sungguh menyedihkan adalah respons dari pejabat yang mensponsori proyek kereta api cepat ini. Tanggapan pertama yang kita dengar adalah telah terjadi kesalahpahaman, bukan kesalahan. Tidak ada sama sekali pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam dua hal di atas, yaitu didatangkannya orang-orang asing melakukan pekerjaan sederhana dan, kedua, melakukan kegiatan di wilayah militer.

Saya menulis artikel ini tak lain untuk mengingatkan kita semua, terutama mereka yang sedang memikul amanah mengurus bangsa ini, agar lebih peka, lebih peduli, dan lebih punya rasa tanggung jawab.

 

Dan jika membaca tulisan itu amat ideal dan patutnya secara apresiasi hendaknya d respon positif. Namun ada hal Paradoks dengan Ginanjar kenapa dia mendukung proyek Meikarta yang kalau dicermati kan bakal menjadi bagian dari proyek Taipan itu. Simak tulisan dibawah ini:

Ada Dua Jenderal “Sunda” Dibelakang Meikarta Mungkinkah Lawan Jenderal “Naga Bonar”?

Ginanjar tengah bersmaa Boss Lippo pemilik Meikarta, proyek belum ada ijin namun terus dijual dan dipromosiakan, bahkan Nielsen menyebut lebih dari 1 Triliyun iklannya.
Kisah Meikarta tak akan habis dibicarakan, saya melihat akan dibahas terus, terus dan terus. meski isu ijin dan soal lainnya bermasalah, namun ini sudah dipastikan akan jalan terus. bahkan ranah ijin pun kini bergerak bukan ke Provinsi namun ke Kabupaten alias hak Bupati, dimana Bupati terpilih katanya juga Anu…ya anu kenapa ya anu….Namun ijin prinsipkan provinsi harusnya.
Banyak yang beropini ini-itu dan sajabana alias segala macamnya. Mau opini apapun Meikarta tetaplah berlalu, dan terus digenjot.  Lihat saja iklannya ampun benar, berapa itu Placement di TV dan media lainnya.
Marketingnya banyak, bahkan ada yang mantan anak buah saya maksa ingin presentasi soal apartemen murah ini. Sejumlah orang dari mantan orang iklan media sampai para eksekutif  bisa jual kawasan ini, syaratnya  mudah buat yang mau cari tambahan, persis seperti saat Lippo jualan “Kuburan Sandiago Hill” di kawasan yang tak jauh dari lokasi Meikarta saat ini.
 Wagub Jabar Deddy "Jenderal Naga Bonar" Mizwar ijin Meikarta belum / ist
Soal Promo Group dari Big Boss James Riady yang berpayung Lippo ini memang dahsyat dilakukan merasuk ke semua lini. Bahkan Kantor Dirjen Kementerian ESDM Minerba sempat heboh karena ada surat yang beredar agar mengikuti acara promo dari Meikarta ini. namun sejumlah pihak terutama para pengamat Energi sempat menghubungi Dirjen Minerba dan akhirnya digagalkan acara itu.
Tak tahu di Kementerian lainnya, mungkin karena ini yang bocor, jadi adem-ayem infonya. Markom (Marketing Komunikasi) Lippo memang bisa dibilang menukik kesemua elemen dan tajam mengejar sasarannya.
Soal Promo Meikarta yang nilai Proyek ditaksir akan merogoh Rp 278 triliun dari kantong Lippo itu mengunakan media iklan yang jor-jor-an yang untung dipastikan agency advertising-nya.
Pola iklan Meikarta memang sangat Integrated dalam placement media begitu dahsyat mulai dari media konvensional Billboard, media cetak sampai media online mengempur hingga sesat kita dibuatnya, Jika Nielsen lembaga survei khusus iklan ini mungkin dalam diua bukan ini akan menempatkan iklan terbanyak adalah property dan bisa jadi mengalahkan iklan rokok yang sellau paling tinggi. Tapi saya belum dapat data baru soal riset Nielsen ini, nanti jika sudah dapa saya akan beberkan kembali ditulisan lainnya.
Silakan saja datang ke Bandung, di area Tol masuk Pasteur Billboardnya lebih dari 8 titik. Belum di sepanajang jalan Cikarang. dan akses lainnya. DI jalan Toldalam kota Jakarta hampir tiap 1 KM iklan Meikarta. Tak tahu berapa billing iklan itu yang jelas BESAR, BESAR dan sekali lagi BESAR BANGET.

James Riady dan Agum Gumelar (tengah)/ ist

Meikarta adalah proyek mercusuar James dan ambisi yang gila memang dan akan ada sejumlah tower dan kemungkinan siap dijadikan Ibukota Indonesia. Hal ini beredar akan diajukan sebagai Ibukota penganti Jakarta, dari pada jauh pindah kel Palangkaraya.
Kota terpadu yang ada di Cikarang, Jawa Barat menurut sejumlah pihak yang sudah testimoni termasuk beking dua Jenderal “Sunda” yang mengatakan salah satunya Lippo ini dinilai mampu menggairahkan industri properti dan perekonomian nasional. maklum janjinya akan ada  sekitar 4.000 perusahaan multinasional.
Jenderal Sunda  yang satu hanay ada dalam sebuah peluncuran fotonya.
Sebuah tulisan kawan saya mantan Jurnalis harian Besar menulis di akun Facebook:  Yang dimaksud Jenderal Sunda adalah dua pensiunan Jenderal yang dirangkul oleh Lippo/Meikarta, Pa Ginandjar Kartasasmita dan Kang Agum Gumelar.
Nah jika sempat yang masaahkan ijin adalah Wagub Jabar yang dikenal “Jenderal Naga Bonar” Dedy Mizwar maka harusnya tidaklah gentar kalo haruss berhadapan dengan dua pensiunan Jenderal yang dirangkul oleh Lippo, begitu tulis Tjahja Gunawan.
Tambahan dari komentarnya adalah menuliskan hampir semua Mantan Gub DKI Jadi komisaris Lippo. Sekarang terkait Meikarta, “Jenderal Sunda” sengaja direkrut…. Hadeuuuh..
Komentar lain di FB berbunyi Ilmunya Lippo emang begitu ustadz, dia beli yang bisa dibeli. Saya berharap sama Naga bonar. Kita viralin agar publik dukung dia.
Dan di jawab Tjahja Gunawan Ok siaap.. smoga PAN bisa bergabung dg PKS dan Gerindra utk sokong Naga Bonar..
Jadi apakah Dua Jendral  Sunda ini akan siap berhadpaan dengan dan Jenderal Naga Bonar atau hanya mereka  berargumen  dan retorika dan sekadar Papeulong-peulong?
Eh sebelum lupa juga saya mau tanya kemana ya Ahmad Heryawan (Aher) yang Gubernur Jawa Barat itu? Kok nyaris tak ada suaranya soal Maikarta ini. Apakah Aher yang punya mimpi ingin jadi Wapres bareng GN di 2019 memang sengaja diam seperti saat ini yang juga ujug-ujug ada Pullman milik Agung Podomoro di depan Gedung Bersejarah Gedung Sate itu…saya hanya bertanya loh…semoga saja semuanya tidak bocor…Preeettt….!!!.beritu tulis Pemimpin Redaksi JABARHIJI.COM.

Jadi saat ini kami hanya bertanya kegelisahan Ginanjar itu semu atau paradoks yang ada ata peristiwa di bangsa ini? Kami menunggu Jawaban Pak Ginanjar  Tokoh “Sunda” yang semoat lolos dari cengjkraman kasus “Balongan” Pertamina itu. |RED/PRB

LEAVE A REPLY