Home Hukum Indikasi Strategi Ahok Cabut Banding di PT Demi Ajukan PK Ke MA

Indikasi Strategi Ahok Cabut Banding di PT Demi Ajukan PK Ke MA

426
0

Indikasi Strategi Ahok Cabut Banding di PT Demi ajukan PK Ke MA

By : ALI LUBIS, SH
( Wakil Ketua ACTA)

Sehubungan dengan di cabutnya Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi yang dilakukan oleh Pihak keluarga dan Kuasa Hukum Ahok pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jangan dianggap akhir dari sebuah proses Hukum, karena berdasarkan Pasal 263 sampai Pasal 269 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jelas Mengatur Tentang Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Upaya Hukum Luar Biasa atau PK ini dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli warisnya ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 263 ayat 1 KUHAP, adapun Permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan terhadap putusan pengadilan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya apabila Pihak Kuasa Hukum Ahok atau ahli waris mencabut Upaya Hukum Banding maka akan memperoleh Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap atau inkracht van gewijsde

Apalagi kalau Seandainya Pihak JPU ikut membatalkan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi tersebut, maka Putusan Vonis selama 2 Tahun Penjara yang di bacakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta utara kepada Ahok akan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun beberapa Alasan, Menurut Pasal 263 ayat 2 KUHAP Apabila Upaya Hukum Peninjauan Kembali tersebut benar akan diajukan oleh Ahok atau Pihak Keluarga yaitu atas dasar :

1. Adanya Temuan Bukti-Bukti Baru (Novum).

2. Apabila Dalam Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi terdapat keterangan-keterangan atau penyataan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan.

3. Apabila putusan tersebut terdapat Kekhilafan hakim atau kekeliruan secara nyata.

Maka kalau dilihat dari alasan diatas maka alasan yang paling Rasional atau Masuk akal yang akan diajukan Sebagai Dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali tersebut adalah apabila putusan itu terdapat kehilafan yang dilakukan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara dalam memutuskan perkara tersebut

Jadi, Dicabutnya Upaya Hukum Banding di Tingkat Pengadilan Tinggi menurut saya merupakan suatu Strategi yang lebih Realistis dan masuk akal agar mendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap atau inkracht dan selanjutnya akan menempuh Upaya Hukum Peninjauan Kembali…***

Previous articleFaizal Assegaf: Biasa Tabiat Makelar Kasus, Hendardi Anti TNI dan Ulama
Next articleRIDWAN KAMIL BLUNDER & KUWALAT
Alamat Redaksi/Iklan/Promosi: PRIBUMI.ID tergabung dalam MEPRINDO MEDIA GROUP (MMG) The Manhattan Square Building Mid Tower, 12th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1 – S Jakarta, 12560 – INDONESIA p : +62 21 8064 1069 f : +62 21 8064 1001 redaksi@pribumi.id, redaksipribumi@gmail.com dikelola di bawah naungan PT Meprindo (Media Pribumi Indonesia), dengan Akta Notaris Nomor 14 / 30 Oktober 2015. Notaris Raden Reina Raf’aldini, SH, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU-2463874.AH.01.01.TAHUN 2015. Sebagai media kami membuka ruang jurnalisme yang sebenarnya. CEO/Penanggung Jawab & Pemimpin Redaksi: Aendra Medita K Redaktur Senior: Susi Andrini, A. Hendrawan, Hermana HMT Redaktur Pelaksana: Rachmat Edy Rhenoz Dharma Sidang Redaksi: Hermana Lina Alfajri Suka Ajie Hendrawan Sekretaris Redaksi: Lin Business Marketing Director: Ussie Samsi Teknologi Informasi: Andre Tyo Penasehat Hukum Gan Gan R.A. , SH www.jakartasatu.com Seluruh wartawan Pribumi.ID mengunakan ID CARD dan kami melarang/ menolak keras sogokan dalam bentuk apapun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here