Home Hukum CATATAN LAIN SESUDAH AKSI WALKOUT

CATATAN LAIN SESUDAH AKSI WALKOUT

493
0

CATATAN LAIN SESUDAH AKSI WALKOUT

OLEH Tarli Nugroho

Berbarengan dengan Rapat Paripurna pengesahan RUU Pemilu kemarin, sejumlah nama besar dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto tiba-tiba lenyap dalam vonis hakim Pengadilan Tipikor kemarin. Kalau ada yang bertanya tentang arti penersangkaan SN, vonis di Pengadilan Tipikor hari Kamis, 20 Juli 2017 kemarin ini bisa dijadikan salah satu alat baca.

Sebagai sekutu penting penguasa, SN tentu tidak akan pernah dikorbankan. Jika dia dijerat, maka ada banyak sekutu lainnya yang juga akan terjerat. Dan itu bisa mendestabilisasi sokongan terhadap kekuasaan. Namanya, bersama nama dua gubernur dan menteri terbukti hilang dari vonis Irman dan Sugiharto. Dalam vonis hakim itu tinggal AK saja yang bisa disebut sebagai nama besar. AK adalah mantan ketua parlemen yang kebetulan juga mantan rival SN dalam Munaslub Golkar tempo hari.

Jadi, apakah penersangkaan SN hanyalah hiburan semu buat publik–sebagaimana penilaian beberapa pihak yang bisa membaca politik dengan teliti, atau memang sungguh-sungguh?! Kita akan mengujinya dalam proses pra-peradilan yang mungkin akan segera diajukan SN atas pemberian status tersangka tersebut.

Pertanyaan berikutnya, kalau SN memang tidak akan pernah dikorbankan, lalu apa perlunya menersangkakan dia–selain untuk memberi hiburan buat publik yang sedang panas dengan debat Perppu Ormas?!

Penersangkaan SN menurut saya hanyalah untuk memberi pesan penting bahwa SN yang sekutu dekat dan punya jabatan tinggi saja bisa ditersangkakan, apalagi yang lain!?!

Itu adalah pesan penting bagi mitra koalisi penguasa dan pihak yang selama ini mengaku netral. Pesan itu bukan hanya berlaku untuk momen Paripurna RUU Pemilu kemarin saja, tapi juga momen-momen lainnya, terutama dalam penentuan konfigurasi politik menjelang Pemilu 2019 nanti.

Jadi, meskipun PAN sudah berani walkout dinihari tadi, begitu juga dengan Demokrat, tak berarti dua partai itu nantinya otomatis akan “berani” untuk bermitra dengan Gerindra dan PKS dalam Pemilu 2019. Di luar kemungkinan pembatalan pasal tentang Presidential Threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi dalam uji materi nanti, kemungkinan bahwa Pilpres 2019 hanya akan menghasilkan calon tunggal memang masih sangat terbuka lebar.

Itu juga sebabnya saya tidak bisa memberi kredit bagus pada KPK atas tindakan menersangkakan SN. Kita masih harus melihat ujung semua ini dulu.

Previous articleSurat Terbuka Marwan Batubara untuk Penguasa, “Bangsa Agamis Menjadi Komunis”
Next articleKuota EKSPOR dan Smelter Bermasalah di ESDM, KPK HARUS BONGKAR
Alamat Redaksi/Iklan/Promosi: PRIBUMI.ID tergabung dalam MEPRINDO MEDIA GROUP (MMG) The Manhattan Square Building Mid Tower, 12th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1 – S Jakarta, 12560 – INDONESIA p : +62 21 8064 1069 f : +62 21 8064 1001 redaksi@pribumi.id, redaksipribumi@gmail.com dikelola di bawah naungan PT Meprindo (Media Pribumi Indonesia), dengan Akta Notaris Nomor 14 / 30 Oktober 2015. Notaris Raden Reina Raf’aldini, SH, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU-2463874.AH.01.01.TAHUN 2015. Sebagai media kami membuka ruang jurnalisme yang sebenarnya. CEO/Penanggung Jawab & Pemimpin Redaksi: Aendra Medita K Redaktur Senior: Susi Andrini, A. Hendrawan, Hermana HMT Redaktur Pelaksana: Rachmat Edy Rhenoz Dharma Sidang Redaksi: Hermana Lina Alfajri Suka Ajie Hendrawan Sekretaris Redaksi: Lin Business Marketing Director: Ussie Samsi Teknologi Informasi: Andre Tyo Penasehat Hukum Gan Gan R.A. , SH www.jakartasatu.com Seluruh wartawan Pribumi.ID mengunakan ID CARD dan kami melarang/ menolak keras sogokan dalam bentuk apapun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here