Home Hukum INI USUL GEPRINDO SOAL PROYEK REKLAMASI

INI USUL GEPRINDO SOAL PROYEK REKLAMASI

438
0

Kami mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tetap pada keputusannya menghentikan pembangunan pulau reklamasi. Selain melanggar aturan, proyek tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, ancaman kedaulatan wilayah NKRI, hegemoni bangsa lain di wilayah Indonesia. Persoalan reklamasi harus di pandang sebagai ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia dalam konteks perang asimetris.

Dalam hal pelanggaran aturan oleh pengembang reklamasi, pemprov dki harus memberikan sanksi tegas, jika ada sanksi denda maka dikenakan denda, jika ada sanksi pidana maka harus di proses secara hukum pidana.

Sedangkan terkait dampak negatif lingkungan, pemprov bisa mengundang lembaga independen yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan untuk membuat kajian, berapa nilai kerugian materil dan immateriil atas kerusakan biota laut dan atas hilangnya sumber mata pencaharian nelayan teluk jakarta akibat pembangunan reklamasi. Pengembang harus mengeluarkan biaya untuk pemulihan biota laut dan mengganti potensi pendapatan nelayan yang selama ini hilang akibat proyek reklamasi.

Dalam hal ancaman kedaulatan dan hegemoni bangsa asing dipulau reklamasi, pemprov DKI lebih baik membeli pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun dengan harga perhitungan biaya pokok pembangunan dikurangi dengan nilai penyusutannya, lalu pengembang wajib menjual pulau tersebut kepada pemprov dki dengan harga jual rugi. Setelah pulau tersebut dimiliki oleh pemprov barulah pemprov bisa merencanakan akan diapakan pulau tersebut kedepannya.

Terkait dengan usulan Wakil Presiden Jusuf Kala, yang meminta pemprov meneruskan pembangunan pulau yang sudah terlanjur dibangun, menurut kami usulan tersebut ada benarnya, namun sebelum langkah-langkah tersebut diambil harus dilakukan kajian terlebih dahulu dalam berbagai aspek, sebab disitu ada permasalahan pelanggaran administrasi, hukum pidana dan perdata, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Semuanya harus di kaji secara hati-hati dan matang. Setelah kajian selesai, barulah diambil keputusannya. Namun yang terpenting adalah pulau tersebut harus segera di ambil alih oleh pemprov DKI.

Salam Pribumi Indonesia
Bastian P Simanjuntak
Presiden GEPRINDO
Gerakan Pribumi Indonesia

Previous articlePakar Teknik ITB: Reklamasi Akan Tenggelamkan Jakarta
Next articleBachtiar Nasir dan Konsolidasi Garut
Alamat Redaksi/Iklan/Promosi: PRIBUMI.ID tergabung dalam MEPRINDO MEDIA GROUP (MMG) The Manhattan Square Building Mid Tower, 12th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1 – S Jakarta, 12560 – INDONESIA p : +62 21 8064 1069 f : +62 21 8064 1001 redaksi@pribumi.id, redaksipribumi@gmail.com dikelola di bawah naungan PT Meprindo (Media Pribumi Indonesia), dengan Akta Notaris Nomor 14 / 30 Oktober 2015. Notaris Raden Reina Raf’aldini, SH, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU-2463874.AH.01.01.TAHUN 2015. Sebagai media kami membuka ruang jurnalisme yang sebenarnya. CEO/Penanggung Jawab & Pemimpin Redaksi: Aendra Medita K Redaktur Senior: Susi Andrini, A. Hendrawan, Hermana HMT Redaktur Pelaksana: Rachmat Edy Rhenoz Dharma Sidang Redaksi: Hermana Lina Alfajri Suka Ajie Hendrawan Sekretaris Redaksi: Lin Business Marketing Director: Ussie Samsi Teknologi Informasi: Andre Tyo Penasehat Hukum Gan Gan R.A. , SH www.jakartasatu.com Seluruh wartawan Pribumi.ID mengunakan ID CARD dan kami melarang/ menolak keras sogokan dalam bentuk apapun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here