Home Hukum Lockdown

Lockdown

13
0
Rizal Fadillah

by M Rizal Fadillah

Lockdown adalah penutupan kewilayahan disebabkan faktor tertentu misalnya wabah. Wabah corona virus telah menyebabkan kebijakan lockdown. Wuhan adalah sampel awal. Warga tak bisa masuk atau keluar. Tertular dan penularan dicegah dengan ketat. Di China penghalangan hingga persekusi dilakukan.

Pesatnya penyebaran corona virus menyebabkan berapa daerah mengambil kebijakan lockdown seperti Jakarta, Solo dan Malang. Kebijakan daerah atas inisiatif Kepala Daerah ini disikapi kritis oleh Mendagri Tito. Ia menegaskan kebijakan lockdown di daerah harus dilakukan atau dikonsultasikan kepada Presiden. Presiden yang berhak menetapkan.

Tetapi prakteknya pendekatan “top down” itu sulit untuk direalisasikan. Daerah merasa lebih tahu kondisi lingkungan setempat khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran wabah. Di sini Pemerintah Pusat seharusnya dapat lebih memahami. Tidak perlu tersentralisasi kebijakan sebab fakta yang terjadi ialah Pemerintah Pusat senantiasa terlambat atau terlalu mengentengkan masalah atau pertimbangan selalu saja menitikberatkan pada aspek turisme dan investasi.

Seharusnya Lockdown juga berlaku bagi “kota” istana. Dengan terjangkitinya Menteri Perhubungan Budi Karya maka jajaran kementrian menjadi sasaran penularan. Mudah sekali menjangkiti.
Nah akan fatal situasi negara jika penularan berkisar di sekitar istana. Presiden tentu bukan pengecualian. Ada sindiran yang menyatakan baiknya Presiden dan jajaran Menteri semuanya di karantina saja di Kepulauan Seribu.
Ini juga gagasan lockdown.

Budi Karya telah memulai, semua Menteri diperiksa intensif. Budi Karya Menteri Perhubungan kini diisolasi untuk tidak boleh berhubungan. Budi Karya mesti istirahat. Ia kena batu dari kelakarnya sendiri ketika menyampaikan Pidato Ilmiah di UGM yang menyatakan kita kebal virus corona karena makan nasi kucing.
Sang Menteri kini tidak kebal, mungkin karena tidak makan nasi kucing.

Budi Karya dikhawatirkan akan menyebarkan virus. Bila banyak yang terpapar di istana maka ini tidak lain adalah “karya” Budi.

*) Pemerhati Politik

Bandung 18 Maret 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here