Home Ekonomi & Bisnis Iwan Sumule Pengakuan Erick Thohir Harusnya Bikin DPR Gunakan Hak Interpelasi untuk...

Iwan Sumule Pengakuan Erick Thohir Harusnya Bikin DPR Gunakan Hak Interpelasi untuk Jokowi

54
0
Iwan Sumule Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM)/ist
PRIBUMI.ID – Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengatakan  Dugaan bisnis PCR yang dilakukan menteri Kabinet Indonesia Maju kini turut menyeret nama Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang ramai disebut-sebut ikut terlibat dalam bisnis ini membuat pengakuan baru.
Pengakuan yang dimaksud adalah menyebut bahwa penentuan harga PCR turut dibahas oleh Presiden Joko Widodo.
“Menteri Erick Thohir mengakui bahwa penentuan harga PCR dibahas bersama Presiden Jokowi,” Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dikatakan pada Senin (22/11/21).

Iwan beberapa waktu lalu melaporkan Erick Thohir dan Luhur Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan kolusi dan nepotisme dalam bisnis PCR.

Atas dasar pengakuan tersebut, Iwan Sumule mendorong anggota DPR RI untuk tergerak menggunakan hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“DPR harusnya gunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, presiden sebagai kepala pemerintahan. Apalagi ada dugaan perbuatan melawan hukum, kolusi dan nepotisme,” jelas aktivis yang saat ini paling lantang ini. (PRB/WAN)

Previous articleProses Transisi Energi Jokowi Tersandung Proyek 35.000 MW
Next article#NgopiPagi: Mulai Pencitraan dari ATM ke Toilet
Alamat Redaksi/Iklan/Promosi: PRIBUMI.ID tergabung dalam MEPRINDO MEDIA GROUP (MMG) The Manhattan Square Building Mid Tower, 12th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1 – S Jakarta, 12560 – INDONESIA p : +62 21 8064 1069 f : +62 21 8064 1001 redaksi@pribumi.id, redaksipribumi@gmail.com dikelola di bawah naungan PT Meprindo (Media Pribumi Indonesia), dengan Akta Notaris Nomor 14 / 30 Oktober 2015. Notaris Raden Reina Raf’aldini, SH, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU-2463874.AH.01.01.TAHUN 2015. Sebagai media kami membuka ruang jurnalisme yang sebenarnya. CEO/Penanggung Jawab & Pemimpin Redaksi: Aendra Medita K Redaktur Senior: Susi Andrini, A. Hendrawan, Hermana HMT Redaktur Pelaksana: Rachmat Edy Rhenoz Dharma Sidang Redaksi: Hermana Lina Alfajri Suka Ajie Hendrawan Sekretaris Redaksi: Lin Business Marketing Director: Ussie Samsi Teknologi Informasi: Andre Tyo Penasehat Hukum Gan Gan R.A. , SH www.jakartasatu.com Seluruh wartawan Pribumi.ID mengunakan ID CARD dan kami melarang/ menolak keras sogokan dalam bentuk apapun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here